Performance Based Leadership tidak dapat dipisahkan dari Key Performance Indicator yang disingkat KPI. Ini  adalah nilai yang digunakan oleh organisasi untuk menilai seberapa efektif mereka dalam mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini yang menjadi dasar penilaian apakah Pemimpinnya mempunya kinerja yang baik atau tidak.

Dalam konteks penurunan kematian Balita, tujuan utama diukur dengan Indikator di Rencana Induk Bidang Kesehatan, yang selaras dengan kebijakan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Fungsi Utama KPI dalam usaha mengurangi kematian Balita adalah:

• Mengukur Pencapaian: Mengetahui apakah sasaran indicator berupa jumlah kematian balita tercapai atau tidak.
• Menyelaraskan Kerja: Kegiatan penurunan kematian balita sangat bervariasi, muali dari pencegahan, pelayanan primer, sampai ke pelayanan tertier. Berbagai kegiatan ini yang bersifat multi sectoral dan juga lintas pemerintah – Masyarakat perlu diseleraskan dengan mengacu pada indicator yang sama.
• Dasar Evaluasi & Umpan Balik: Indikator jumlah kematian Balita di sebuah kota/kabupaten memberikan data local yang jelas untuk menilai kinerja serta menjadi dasar perbaikang kegiatan, perbaikan anggaran, serta penghargaan dan teguran.
• Meningkatkan Transparansi: Membuat arah kerja lebih transparan sehingga seluruh pelaku kegiatan penurunan kematian anak dapat bergerak ke tujuan yang sama. Dengan terbagi-baginya dalam berbagai proses mulai dari pencegahan sampai pelayanan tertier, tanggung jawab setiap tahapan kegiatan dapat diemban oleh para pemimpin yang terkait.

Ketepatan penggunaan jumlah kematian balita sebagai KPI dapat dilakukan berbasis prinsip SMART.

• Specific: Target harus jelas dan spesifik. Kematian balita merupakan indicator yang spesifik.
• Measurable: Jumlah kematian balita merupakan angka atau ukuran yang jelas sehingga bisa dihitung di kota/kabupaten. Data juga dapat dikumpulkan secara rutin.
• Achievable: Penggunaan indicator jumlah kematian balita bersifat realistis dan dapat dicapai.
• Relevant: Indikator jumlah kemaitan balita relevan dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk 1000 Hari Pertama Kehidupan
• Time-bound: Memiliki batas waktu atau tenggat yang pasti (misalnya per bulan, kuartal, atau tahun).

Kebijakan pemerintah pusat dalam penurunan kematian balita, perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mengapa? Kesehatan merupakan bidang yang terdesentralisasi, sehingga tanggung jawab hasil berada di pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi dengan fasilitas, sebagian pendanaa, dan diarahkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan penurunan kematian balita, mempunyai indikator yang ada di Rencana Induk Bidang Kesehatan yang terkait dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencapaian indikator dilakukan dengan pendekatan multi-years berdasarkan visi Walikota yang mengacu ke target indikator RIBK. Dengan demikian ada Otonomi yang akan diukur dengan Kinerja Walikota yang terhubung dengan pencapaian indikator kematian Balita. Disnilah letak Performance Based Budgeting.

Dalam konteks tanggung jawab Walikota/Bupati sebagai pemimpin politik di sebuah wilyah, perlu dilakukan pemetaan para stakeholder yang terlibat dan harus ikut bertanggung jawab pada pencapaian sasaran kinerja. Pemetaan pihak yang terlibat ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip good-governance berdasarkan prinsip tanggung jawab sebagai regulator, operator, masyarakat sipil, pemberi dana, sampai perguruan tinggi.

Regulator mencakup pmerintah di berbagai Tingkat:Kementerian Kesehatan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan sebagai Dinas yang menjadi prime mover. Operator antara lain RS pemerintah dan swasta, Puskesmas dan FKTP Swasta, dokter praktek swasta, sampai bidan dan perawat.

Organisasi di Masyarakat antara lain IDAI, POGI, IDI, PPNI, dll. Pemberi dana antara lain BPJS, pihak askes swasta, sampai  organisasi filantropi. Universitas yang mempunyai komitmen dapat menjadi pelaku aktif.

Performance Based Budgeting  memerlukan pendekatan yang  bersifat multi-years. Tidak mungkin sebuah pencapaian kinerja hanya berlangsung selama 1 tahun. Terlalu pendek untuk dapat mencapai sasaran. Namun juga tidak mungkin menunggu 20 tahun pencapaiannnya karena akan terlalu lama. Oleh karena itu waktunya lebih tepat kalau menggunakan periodek kerja seorang pemimpin politik yaitu 5 tahun. Dengan demikian kegiatan diawali dengan perencanaan di tahun 1, dan diikuti dengan tahun-tahun pelaksanaan yang mempunyai siklus feedback tahunan. Dalam kegiatan ini, siklus feefbacknya adalah:

Tahun 1 2026:

UGM menjadi pendamping untuk melakukan:

• Pemetaan ekosistem dan pelaku program penurunan kematian balita dan 1000 HPK
• Pemetaan pemimpin dalam program pengurangan kematian balita dan 1000 HPK di Kota Yogyakarta
• Penyusunan rencana tematik penurunan kematian balita secara multiyears, 2026 – 2029

Tahun 2: 2027:

Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat UGM berupa  monitoring pencapaian hasil kegiatan penurunan kematian balita secara independen berdasarkan bukti kematian dan berbagai analisisnya. Bukti dan analisis dilakukan berdasarkan hasil AMP dan dilakukan minimal 3 bulan sekali. Tempat untuk melakukan pertemuan analisis oleh seluruh stakeholders diselenggarakan secara bergiliran. Hasil monitoring akan direspon dengan sifat segera dan tidak segera.

Tahun 3: 2028

UGM melanjutkan kegiatan melakukan monitoring secara independen berdasarkan bukti kematian dan berbagai analisisnya.

Tahun 4: 2029

UGM melakukan evaluasi program secara independen.

Sumber dana kegiatan:

Tahun 2026: Dana Pengabdian Masyarakat UGM dan Dana Pemerintah kota Yogyakarta yang terkait. Dana pengabdian masyarrakat UGM sebesar Rp 35.000.000,-.

Tahun monitoring 2027 – 2029: Diharapkan dari Pemerintah Kota Yogyakarta, para stakeholders, dan Dana Pengabdian Masyarakat UGM yang diharapkan dapat bersifat multi-years.

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian di lapangan harus diatasi dengan system audit yang baik. Oleh karena itu data hasil Audit Maternal Perinatal sangat penting untuk menjadi dasar intervensi. Dalam AMP akan diketahui kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yanb harus diatasi. Audit ini menjadi dasar untuk respon segera yang harus dilakukan dengan dana yang ada di tahun berjalan. Atau apabila membutuhkan dana yang baru ada di tahun mendatang, akan masuk ke anggaran selanjutnya.

Oleh karena itu kesalahan-kesalahan dalam menangani kasus yang mengakibatkan kematian dapat diperbaiki secara sistematis tanpa harus menyalahkan. Dengan demikan para pemimpin menerapkan system Perbaikan secara Berkesinambungan secara peiodik sampai selesainya masa tugas Walikota/Bupati.