Pengembangan Kegiatan Kepemimpinan berbasis Kinerja untuk mengurangi kematian balita di Kota Yogyakarta (2026 – 2029)

Pengembangan Kegiatan Kepemimpinan berbasis Kinerja untuk mengurangi kematian balita di Kota Yogyakarta

(2026 – 2029)

Berdasarkan Visi Walikota, indikator RIBK, dan prinsip 1000 Hari Pertama Kehidupan

Ringkasan Kegiatan

Latar Belakang

Kebijakan pemerintah pusat dalam penurunan kematian balita, perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mengapa? Kesehatan merupakan bidang yang terdesentralisasi, sehingga tanggung jawab hasil berada di pemerintah daerah dengan fasilitas, sebagian pendanaa, dan diarahkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan penurunan kematian balita, mempunyai indikator yang ada di Rencana Induk Bidang Kesehatan yang terkait dengan 1000 Hari Perta Kehidupan (HPK). Pencapaian indikator dilakukan dengan pendekatan multi-years berdasarkan visi Walikota yang mengacu ke target indikator RIBK.

Bentuk Kegiatan:

Kegiatan ini merupakan program Pengabdian pada Masyarakat FK-KMK UGM tahun 2026 – 2029. Kegiatan direncanakan bersifat multi-years, dengan mengacu pada indikator kinerja di RIBK berupa jumlah kematian balita di Kota Yogyakarta. Data yang dipergunakan adalah data rutin. Diharapkan kegiatan dapat berlangsung selama 4 tahun ke depan, sesuai dengan masa tugas Walikota Yogyakarta.

Masyarakat UGM yang diharapkan dapat bersifat multi-years.

Jadual Kegiatan:

Tahun 1 2026:

UGM menjadi pendamping untuk melakukan:

1. Pemetaan ekosistem dan pelaku program penurunan kematian balita dan 1000 HPK
2. Pemetaan pemimpin dalam program pengurangan kematian balita dan 1000 HPK di Kota Yogyakarta
3. Penyusunan rencana tematik penurunan kematian balita secara multiyears, 2026 – 2029

Tahun 2: 2027:

Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat UGM berupa monitoring pencapaian hasil kegiatan penurunan kematian balita secara independen berdasarkan bukti kematian dan berbagai analisisnya. Bukti dan analisis dilakukan berdasarkan hasil AMP dan dilakukan minimal 3 bulan sekali. Tempat untuk melakukan pertemuan analisis oleh seluruh stakeholders diselenggarakan secara bergiliran. Hasil monitoring akan direspon dengan sifat segera dan tidak segera.

Tahun 3: 2028

UGM melanjutkan kegiatan melakukan monitoring secara independen berdasarkan bukti kematian dan berbagai analisisnya.

Tahun 4: 2029

UGM melakukan evaluasi program secara independen.

Sumber dana Kegiatan

Tahun 2026: Dana Pengabdian Masyarakat UGM dan Dana Pemerintah kota Yogyakarta yang terkait. Dana pengabdian masyarrakat UGM sebesar Rp 35.000.000,-.

Tahun monitoring 2027 – 2029: Diharapkan dari Pemerintah Kota Yogyakarta, para stakeholders, dan Dana Pengabdian Masyarakat UGM yang diharapkan dapat bersifat multi-years.

Detail Kegiatan

Tahun 2026

Kegiatan yang telah diselenggarakan pada bulan Agustus – September 2026
Dilakukan berbagai kegiatan untuk:

Memahami Kepemimpinan berbasis Kinerja yang diterapkan di program penurunan kematian balita. Materi mengenai Kepemimpinan berbasis Kinerja berasal dari referensi dan berbagai pengalaman UGM dalam membantu daerah, termasuk Sister Hospital di NTT pada tahun 2010 – 2016. Kegiatan di awali dengan menyusun website khusus. Pembelajaran menggunakan konsep Learning Health System, berbasis data lokal.

Memetakan ekosistem pelayanan Kesehatan anak dengan melibatkan seluruh stakeholders berbasis prinsip governance. Dilakukan identifikasi dengan melihat pada fungsi:

Regulator: Kementerian Kesehatan, Pemerintah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan sebagai Dinas yang menjadi prime mover.

Operator: RS Pemerintah (RSUP Dr. Sardjito, RSD), RS-RS Swasta, Puskesmas dan FKTP Swasta.
Organisasi di Masyarakat: IDAI, IDI, PPNI, dll.
Pemberi dana: BPJS
Universitas: UGM dan universitas lain.

Identifikasi para pemimpin yang terkait dengan usaha penurunan kematian balita.Untuk menjalankan kegiatan ini dibutuhkan para pemimpin yang menerapkan prinsip Kepemimpinan Berbasis Kinerja.

Para pemimpin tersebut adalah:

— Pemimpin pemerintahan: Walikota Yogyakarta.
— Pemimpin birokrasi dalam system Kesehatan: KaDinkes dan KaBid yang membawahi.
— Kepala Puskesmas.
— Pemimpin-pemimpin klinis, SpA yang ahli dalam penurunan kematian bayi, dan penurunan kematian anak.
— Pemimpin di Masyarakat.

Kegiatan 1,2, dan 3 ini telah dimasukkan dalam website sebagai berikut:

Dalam web tersebut, dengan menggunakan data lokal di Kota Yogyakarta, target pencapaian Indikator RIBK dan 1000 HPK akan diusahakan tercapai dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Pemimpin yang menjadi koordinator adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota.

Kegiatan Berikutnya

Penyusunan Rencana Aksi Tematik Penurunan Kematian Anak tahun 2026-2029.
Bulan Oktober – November 2026.

Di setiap kota dan kabupaten ada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Dokumen ini menyediakan arah bagi pengembangan program kesehatan dalam jangka menengah sesuai dengan RPJMD Kota dan RIBK. Semua anggaran yang direncanakan berasal dari pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta dana BLUD yang dikonsolidasikan. Renstra Dinas Kesehatan tidak membahas secara detil dan keterkaitan berbagai kegiatan sektor lain, lembaga swasta, dan masyarakat di usaha penurunan kematian balita. Dana-dana kegiatan di luar pemerintah tidak diperhitungkan secara detil.

Di sisi lain, adanya Visi Walikota, RIBK dengan indikator jumlah kematian balita dan juga program 1000 Hari Pertama Kehidupan membutuhkan rencana tematik untuk mengurangi kematian balita. Rencana tematik ini bersifat multi-years (4-5 tahun) sesuai dengan Renstra DinKes dan mengacu pada sasaran pencapaian indikator RIBK yang divisikan oleh Walikota. Rencana tematik ini disusun bersama oleh para stakeholder usaha penurunan kematian balita. Contoh stakeholders dari pemerintah pusat (seperti Kemenkes, UPT pusat di DIY seperti RSUP Dr. Sardjito), pemerintah daerah, BPJS, dan organisasi pelayanan kesehatan swasta serta masyarakat.

Dana yang dipergunakan berasal dari seluruh sumber. Tidak terbatas dari pemerintah. Dana terkait penurunan kematian balita perlu diidentifikasi, antara lain dari BPJS setempat, organisasi swasta, sampai ke filantropi kalau ada. Dokumen rencana tematik ini harus mengacu ke Renstra Dinas Kesehatan.
Sebagai catatan penting, semua pihak yang terkait dengan pengurangan kematian balita harus mempunyai visi yang sama agar dapat bekerja secara terpadu. Secara keseluruhan visi ini diinisiasi oleh Walikota yang merupakan pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab kepada masyarakat kota Yogyakarta. Oleh karena itu perencanaan tematik yang melibatkan lintas sektor ini dipimpin oleh Walikota dengan di delegasikan ke Kepala Dinas Kesehatan.

Dengan pendekatan ini fungsi utama desentralisasi untuk meningkatkan kepemilikan program kesehatan di Kota Yogyakarta diharapkan akan berjalan. Pemerintah pusat melakukan peran sebagai pembuat kebijakan, pemberi sebagian anggaran, dan pengawasan. Tanggung jawab pencapaian kematian balita berada di kota Yogyakarta dengan dipimpin oleh Walikota.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan menghasilkan dokumen Rencana Tematik Penurunan Kematian Anak yang diharapkan diselenggarakan antara tahun 2026 – 2029. Dokumen yang dihasilkan akan berisi:

1	Visi bersama usaha mengurangi kematian balita dengan mengacu pada Visi Walikota Yogyakarta dan RIBK serta prinsip 1000 Hari Pertama Kehidupan.
2	Strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai visi yang dicanangkan
3	Rencana program 5 tahunan dan sumber pendanaannya berdasarkan prinsip transformasi kesehatan dengan menekankan pada koordinasi dan sinkronisasi kegiatan para pelaku.
4	Strategi dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh pelaku yang terlibat, dengan didukung oleh pihak independen yang memonitor.

Langkah-langkah

Pertemuan 1: Hari Kamis 15 Oktober 2026

1	Menetapkan Visi pelayanan Kesehatan anak yang terukur dengan indicator visi yang dicanangkan Walikota Yogyakarta, RIBK dan 1000 HPK dengan seluruh pelaku kegiatan.
2	Memahami peran masing-masih stakeholders, sumber pendanaan, dan para pemimpinnya dalam mewujudkan visi selama 5 tahun ke depan.

Pertemuan 2: --

3	Melakukan analisis kekuatan dan kelemahan dalam ekosistem serta peluang-peluang dan ancamannya.
4	Menetapkan isu-isu pengembangan dan strategi pengembangan
5	Mengkoordinasi dan melakukan sinkronisasi program tahunan yang dilakukan oleh para pelaku dan targetnya.
6	Menyusun pendanaan 5 tahun dari berbagai sumber

Pertemuan 3: --

7	Menetapkan system monitoring dan evaluasi pencapaian program.

Selanjutnya draft dokumen akan dibahas oleh Walikota Yogyakarta untuk disahkan.

Tahun 2027 - 2029: Monitoring kegiatan.

Kegiatan monitoring akan diselenggarakan pada tahun 2027 – 2029. Setahun minimal akan dilakukan 4 kali monitoring dengan mengambil tempat di berbagai pelaku kegiatan secara bergiliran. Monitoring akan dilakukan pada awal bulan April, Juli, Oktober, dan akhir Desember setiap tahun. Apabila ada gejala-gejala kenaikan luar biasa, monitoring dapat dilakukan lebih sering.

Dana monitoring diharapkan berasal dari APBN/APBN Kota Yogyakarta dan tambahan dari pelaku. Universitas Gadjah Mada akan berposisi sebagai pihak independen yang memonitor pencapaian target indikator RIBK dan 1000 HPK, dengan dana pengabdian masyarakat.

Tahap 3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi akan dilakukan pada tahun 2029. UGM akan berfungsi sebagai evaluator independen. Hasil ini akan menjadi salahsatu kegiatan pertanggung jawaban Walikota Yogyakarta di akhir masa jabatan.

Kegiatan Kepemimpinan Berbasis Kinerja

RIBK dan Indikator Kinerja

Kebijakan 1000 Hari Pertama Kehidupan